Cali the kiD

Saat memasuki sebuah desa, rombongan Billy the Kid
melihat sebuah tulisan berbunyi : We Can’t Tolerate The Scum. Salah seorang
dari rombogan Billy the Kid yang masih berusia sangat muda bertanya pada Billy
siapa gerangan scum atau bajingan yang dimaksud dalam tulisan itu. Billy dengan
lugas menjawab bahwa politisi, bankir dan pemilik sapi adalah bajingan yang
dimaksud dalam tulisan peringatan tersebut.

 

Cerita diatas adalah sebuah cuplikan dari film Young
Guns II yang bercerita tentang petualangan Billy the Kid dan kawanannya.
Tentunya, John Fusco, penulis skrip film ini, tidak sembarangan mengeluarkan
kata “Bajingan” untuk para politisi dari mulut Billy the Kid. Fusco bisa jadi
melihat realitas betapa para politisi yang memegang peranan dalam menjalankan
roda pemerintahan lebih banyak memberikan segudang permalasalahan ketimbang
manfaat.

Para

politisi dimata Fusco (Atau Billy the Kid) dianggap
telah gagal dalam membentuk sebuah masyarakat yang makmur. Karenanya, kata
“bajingan” sangat pantas dilekatkan di dahi para politisi.

 

Itu adalah cerita dari Amerika, tempat Billy the Kid
lahir. Bagaimana dengan

Indonesia

? Sebuah pertanyaan yang sangat mudah mendapatkan
jawabannya.

 

Memasuki pemilihan presiden di
Indonesia tahun 2009. Nama-nama calon presiden sudah bermunculan. Nama-nama
para calon pemimpin Indonesia yang muncul di pemili 2009 itu adalah muka-muka lama. Yang manarik adalah
pendeklarasian kembali mantan presiden Megawati Soekarno Putri oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden dari partai
berlambang kepala banteng ini. Padahal Megawati telah dianggap gagal memimpin
Indonesia karenanya Ia tidak terpilih kembali pada pemilu 2004 lalu. Lalu apa
sebenarnya yang membuat Megawati dan PDIP begitu yakin kalau megawati akan menang
pada pemilu 2009.

 

Peta pemilih di Indonesia
adalah 60 persennya merupakan lulusan Sekolah Menengah atau SMP (Data dari
Sukardi Rinakit saat memberikan ceramah pada perkuliahan Persuasi dan Manajemen
Pencitraan di Kelas Pascasarjana Manajeman Komunikasi Politik, 25 September
2007). Data ini paling menunjukan bahwa
pengetahuan politik pemilih di

Indonesia

belum memberikan kabar yang begitu menggembirakan.
Unikanya, realitas ini yang kemudian dimanfaatkan oleh elit partai untuk
mengeruk suara yang banyak dari pemilih agar mereka menang pada kontes pemilu
di

Indonesia

. Persis seperti Agresor Belanda yang tetap
menjadikan rakyat

Indonesia

tetap bodoh agar mereka bisa lebih lama menjajah
bumi

Indonesia

.

 

Simaklah ajang kampanye yang telah berjalan di

Indonesia

. Pertunjukkan goyang dangdut dan mobilisasi

massa

secara besar-besaran masih menjadi pilihan kampanye
sebagian besar partai-partai di

Indonesia

. Sudah menjadi rahasia umum kalau pidato dan
janji-janji yang keluar dari mulut para politisi saat kampanye adalah janji
surga yang tak akan pernah terealiasi. Toh, sebagian para politisi sadar kalau
masyarakat tidak akan ingat oleh janji-janji itu, atau paling tidak, tidak
memperhatikan janji-janji itu, karena pemilih dapat dengan mudah dimobilisasi
untuk memilih mereka tanpa mempertimbangkan rasio sedikit pun. Kebodohan pemiih
mereka tunggangi dengan sangat liar.

 

Dalam realitas yang seperti itu, peran wartawan dan
media

massa

sangat penting untuk menjadikan pemilih menjadi
lebih rasional dalam menentukan pilihan politik mereka dalam setiap pemilu atau
pilkada di Indonesia.

 

Marilah kita lihat wajah wartawan dan media massa di
Indonesia agar bisa berharap mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti
dalam melakukan pendidikan politik masyarakat pemilih.

 

Libelarisme
dan Tabloidisasi

 

Kebebasan Pers di Indonesia memberikan ruang bagi
liberalisasi industri pers kita. Saat kejatuhan Diktator Soeharto, surat kabar
yang bermunculan di Indonesia bekisar antara 300 hingga 1000 surat kabar sedang
stasiun radio yang muncu saat itu berkisar antara 700 hingga 1000 (Effendi
Gazali, 2004, Communication of Politic and Politics of Communication in
Indonesia). Jika pada masa Soeharto berkuasa, Indonesia memiliki tak lebih dari 5
televisi swasta dan satu televisi public. Ketika Soeharto jatuh, tak kurang
dari lima televise swasta yang berjangkauan nasional pun muncul. Jumlah ini
belum termasuk puluhan atau mungkin ratusan televise local yang semangat
bermunculan di beberapa daerah.

 

Lemahnya kontrol dari
pemerintah membuat peta persaingan media massa menjadi sedemikian bebas
berkompetisi.. Kompetisi ini menyangkut soal penjualan dan bagiamana media
massa mendapatkan rating yang cukup bagus. Rating diyakini sebagai umpan yang
menggiurkan kepada para pemasang iklan. Dan, kompetisi ini kemudian menjadi
sedemikian liberal tanpa adanya campur tangan pemerintah (Effendi Gazali,
ibid).

 

Libeasisme berarti
mengesampingkan pengawasan pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya isi media
dalam petarungan pada mekansime pasar. Akibatnya, sejelek apapun tayangan atau
isi dari media massa, selama itu disukai publik maka isi atau tanyanga itulah
yang tetap dipegang oleh para pengelola media massa.

 

Kondisi ini praktis berimbas
pada wartawan sebagai lini terdepan media massa dalam meliputdan mencari berita.
Pada massa peliputan itu, wartawan melakukan apa yang dikenal dengan sebutan
self senshorship terhadapa apa berita yang layak dan tidak layak mereka liput. Ini terkait dengan
kebijakan media massa tempat mereka menggantungkan hidupnya.

 

Jika saja, dahulu kontrol
dilakukan oleh pemerintah, maka bisa dibilang, kali ini kontrol justru datang
dari para perusahaan besar yang doyan memasang iklan di media massa tersebut.
Inlah hasil dari libelarisme pda sistim media massa di rating dan iklan telah
menjadi tuhannya media massa.

 

Beberapa waktu lalusaya bekerja
pada sebuah media massa yang merupakan salah satu grup media massa di
Indonesia. Suatu hari, sampailah saya pada sebuah peliputan yang konon merusak
wibawa sebuah departemen di Indonesia. Apa disangka, berita saya memang naik
terbit namun isinya telah berubah menjadi sebuah sanjungan pada departemen
tersebut. Tak lama saya paham kalau departemen tersebut adalah langganan setia
pengiklan di media tempat saya bekerja dahulu itu.

 

Cerita lainnya adalah seperti
ini, terkait dengan keinginan wartawan tempo untuk memejahijaukan PT Telkom
karena telah menyadap telepon wartawan tempo tersebut. PT Telkom pun melakukan kunjungan kerja ke
redaksi Tempo sebagai tanggapannya atas niatan wartwan tempo itu. Sebelum
menyambut PT Telkom, manajemen Tempo mengecek buku catatan seberapa sering PT
Telkom melakukan pemasangan iklan di Tempo. In terkait dengan bentuk ramah
tamah yang akan mereka lakukan terhadap PT Telkom (Ceramah Bambang Harimurti di
Kelas Manajemen Komunikasi Politik angkatan 2006 pada mata kuliah Politik
Komunikasi tanggal 20 September 2007)

 

Sejalan dengan kenyataan sistim
media massa seperti ini, maka wartawan pun hanya melakukan praktek kerja yang
pada gilirannya hanya membuat medianya berdamai dengan para pemasang iklan. Inilah kiranya, mengapa pada masa sekarang
ini, tabloidasasi menjangkiti isi media massa. Colin Spark menyebutkan
karakteristik utama dalam tabloidisasi sebisa mungkin hanya berbicara sedikit
tentang politik, ekonomi dan masyarakat dan lebih banyak berbicara tentang olah
raga, skandal dan hiburan (Brian Winston, Toward Tabloidization? Glasgow
Revisited 1975-2001, Jurnalism Studies, Volume 3, Number 1, 2002).

 

Media massa dalam hal ini punya
dalil mengapa mereka lebih cenderung suka melakukan tabloidisasi pada isi media
massa mereka. Dalilnya adalah, karena masayrakat memang menyukai isi media yang
seperti itu, karena isi tersebut laku dijual. Wartawan pun lebih banyak bicara
sesuai dengan keinginan media pengelola dan manajeman media massa tempat mereka
bekerja.

 

Ternyata, tabloidisasi itu
merambah juga pada saat media massa berbicara masalah-masalah politik. Kata
kuncinya adalah sensasi yang dilakukan oleh elit politik. Simak misalanya,
berita isu pernikahan Presiden SBY dengan Ibu Rini sebelum masuk dirinya masuk
ke Akabri. Media massa begitu gencar memberitakan isu ini. Kala itu, kita
hampir tidak bisa membedakan mana tantang berita sungguhan dan mana yang
sekedar infotaiment. Padahal isu ini tak jelas keterkaitannya dengan
kesejahteraan rakyat. Media massa toh pada akhirnya tetap berlomba-lomba
memberitakan isu ”sampah” tersebut.

 

Sejatinya, media massa paling
tidak memiliki empat fungsinya ketika berbicara pada masyarakat. Empat fungsi
itu oleh Wright disebut dengan fungsi pengawasan lingkungan, fungsi membantu
masyarakat mengawasi lingkungannya, fungsi menyampaikan warisan budaya, dan
yang terakhri adalah fungsi hiburan (Reed H Blake, Edwin O. Haroldson,
Taksonomi konsep Komunikasi, Papyrus, 2005).

 

Sayangnya, ketika iklan dan
rating menjadi segala-galanya, media massa lebih cenderung menekankan pada
aspek hiburan ketika tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

 

Pada tataran konsep, Weaver dan
Wilhot menyebutkan adanya tiga tipologi wartawan. Pertama adalah wartawan
sebagai intepreter atau pembawa misi dan ideologi tertentu ketika melakukan
tugas jurnalistiknya. Tipologi wartawan seperti itu adalah wartawan yang tidak
netral dan memihak pada ideologi tertentu. Tugas jurnalistiknya itu ia pakai
untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki ideologi yang dianut berkembang dan
menjadi pegangan masyarakat luas.

 

Kedua adalah wartawan sebagai
disseminator yang berarti wartwan hanya sebagai pembawa pesan atau sebagi
cermin realitas atas segala peristiwa yang terjadi di tengah masyarakatnya.
Sebagaimana halnya cermin, maka wartwawan hanya melaporkam kejadian apa adanya
tanpa adanya unsur menambah-nambah atau mengurangi berita akan perintiwa itu.
Disini, tidak ada misi wartawan untuk memasukkan nilai-nilai tertentu ke tengah
masyarakat karenya, wartawan dalam tipologi ini bertindak dengan netral ketika
melakukan tugas jurnalistiknya.

 

Ketiga adalah wartawan sebagai
adversary atau anjing penjaga yang selalu melakukan kritik terhadap segala
kebijakan pemerintak. Tujuannya utamanya agar pemerintahan yang sedang berjalan
dapat dengan sempurna melakukan pembangunan hingga terjadi kesejateraan
masyarakat secara merata (Wolfgang Donsbach dan Thomas Patterson, Political
News Jurnalist, dalam Comparing Political Communication, Theories Cases and
Challengges, Cambridge, 2004).

 

Kungkungan kekuasaan selama 32
tahun yang dilakukan oleh Mantan Presiden Soeharto membuat wartawan di
Indonesia tidak terbiasa melakukan apa yang disebut dengan jurnalisme
investigasi. Jurnalisme tipe ini
diyakini sebagai jurus ampuh agar wartawan dapat melakukan kritik dan kontrol
terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Karena secara empiris wartawan
tidak terbiasa melakukan jurnalisme investigasi maka, wartawan indonesia lebih
senang melakukan tipe peliputan yang biasa dikenal denhgan talking news.
Talking news berarti memberitakan apa yang dikatakan oleh para elit politik dan
para politikus yang pada pernyataan mereka selalu mengatasnamakan masyarakat.

 

Akibatanya, wartawan terjebak
pada perikaian antar elit politik hingga membawa masyarakat pada kegalauan
politik yang luas biasa. Padahal, salah satu sisi negatif dari talking news
adalah adanya transformasi ”pernyataan” menjadi kenyataan tanpa adanya usaha
untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

 

Jika media massa telah
men-tuhankan rating dan iklan dan wartawan, sebagaimana Weaver dan Wilhot
menyebutnya sebagai disseminator dengan talking newsnya, kita tidak bisa
berarap media massa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia
agar mereka menjadi dewasa secara politik. Dengan demikian, elit politik yang
disebut oleh Billy the Kid sebagai kawanan bajingan akan terus melanjutkan
tariannya muslihatnya untuk mendapatkan kekuasan yang diincar. Walhasil, mereka
yang saat masih berfantasi bahwa pers adalah pilar keempat dari sistim
demokrasi perlu sedekit sadar. Karena ketika pers telah menjadi sebuah
industri, ia tidak jauh berbeda dari produk-produk industri lainnya seperti
otomotif atau produk rumah tangga. Bambang Harimurti sebagai direktur produk
majalah dan koran dengan merek dagang Tempo, juga perlu insaf kerena ia masih
melebelkan wartawan sebagi ”the truth seeker”. Sebuah fantasi yang sangat
berlebihan.

 

Kini, kita hanya biasa berharap
pada kalangan akademisi dan komunitas-komunitas yang memang memberikan
perhatian akan pendidikan politik kepada masyarakat, agae masyarakat menjadi
dewasa akan secara politik dan tidak ditunggangi oleh para elit politik untuk
bisa berkuasa di negeri ini.